Tindakan dan Langkah Jenderal Suharto Selaku Pengemban Supersemar

Presiden sukarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret 1966 atau biasa disebut "SUPERSEMAR". Supersemar memberikan ijin kepada Jenderal Suharto untuk mengambil segala tindakan dengan tujuan untuk mengamankan dan memulihkan keamanan negara Indonesia setelah terjadi pemberontakan oleh Gerakan 30 September 1965/PKI yang saat itu mengancam keamanan Negara Indonesia. Adapun tindakan yang dilakukan oleh Jenderal Soeharto adalah sebagai berikut:
1. Tindakan pertama, yaitu tanggal 12 Maret 1966
Pembubaran dan larangan atas jalannya PKI dan seluruh organisasi bawahannya (PR, Gerwani, SOBSI, BTI dsb.) di seluruh Indonesia
PKI dan Ormas-Ormasnya dianggap sebagai organisasi terlarang di seluruh Indonesia
2. Tindakan Kedua, Yaitu Tanggal 18 Maret 1966
Penangkapan 15 orang menteri yang disangsikan iktikad baiknya. Di antara yang ditangkap terdapat menlu Subandrio yang sering digelari Durno (tukang fitnah) dan Haji Peking. 
3. Penyempurnaan Kabinet Dwikora dengan menambah tiga orang di dalamnya yaitu Suharto, Sultan Hamengkubuwono IX dan Adam Malik yang semuanya telah mendapatkan gelar ''Triumvirat''
4. Perancangan kembali MPRS dengan membersihkan dari unsur-unsur PKI (maksudnya anggota-anggota MPRS yang telah disinyalir berindikasi untuk mendukung G 30 S/PKI diganti) dan setelah terbentuk ditetapkanlah tanggal sidangnya yaitu dari tanggal 20 Juni - 5 Juli 1966 yang diketuai oleh Jenderal A.H. Nasution. Kemudian MPRS menghasilkan ketetapan sebagai berikut:
  • TAP MPRS No. IX/MPRS/66 yang berisi pengukuhan Supersemar, dengan demikian berarti Presiden Sukarno tidak bisa mencabutnya. 
  • TAP MPRS No. XXV/MPRS/66 yang berisi pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan penyebaran ajaran Marxisme-Komunisme di Indonesia. 
  • TAP MPRS No. XVIII/MPRS/66 yang berisi TAP No. III/MPRS/66 yang berisikan pengangkatan Sukarno sebagai Presiden seumur hidup menjadi pemimpin Negara Indonesia. 
  •  TAP MPRS No. XIII/MPRS/66 yang berisi pemberian kekuasaan kepada Letnan Jenderal Suharto untuk membentuk kabinet Ampera dengan tugas pokok yang diemban Dwi Darma dengan programnya Catur Karya.

Isi Dwi Dharma: 

  • Stabilitas Politik.
  • Stabilitas Ekonomi. 

Isi Catur Karya: 

  • Pemilu. 
  • Memenuhi sandang pangan. 
  • Politik luar negeri bebas aktif. 
  • Melanjutkan perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme

0 Response to "Tindakan dan Langkah Jenderal Suharto Selaku Pengemban Supersemar"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel