Kebijakan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng


Penerapan kebijakan sistem ekonomi gerakan benteng merupakan salah satu kebijakan untuk menanggunangi masalah ekonomi pada masa Demokrasi Liberal di Indonesia. Kebijakan ini dicetuskan pada bulan April 1950 oleh Menteri Perdagangan Sumitro Joyohadikusumo dan secara resmi dihentikan tahun 1953. Sistem ekonomi yang telah dilaksanakan pada masa Kabinet Natsir dianggap berat sebelah yaitu lebih menguntungkan Pengusaha Asing. Adapun tujuan kebijakan ekonomi gerakan banteng ini adalah untuk mengembangkan sistem ekonomi nasional dengan menumbuhkan pengusaha pribumi atau non-Tionghoa sehingga terbentuk sistem pembangunan ekonomi baru.
Sistem pembangunan ekonomi baru dimulai dengan sistem ekonomi
Latar belakang kebijakan ekonomi gerakan benteng karena pada tahun 1950 terjadi tekanan politis yang meminta agar kekuasaan ekonomi diambil dari perusahaan swasta Belanda yang masih berada di Indonesia. Namun di sisi lain, Indonesia masih memerlukan tenaga, pikiran dan keterampilan orang-orang asing untuk menjalankan pembangunan ekonomi di Indonesia serta dalam menghadapi pertumbuhan penduduk di masa mendatang. Selain itu juga adanya kesenjangan ekonomi antara pengusaha pribumi dengan pengusaha Tionghoa.
Untuk itu pada bulan Februari 1950, Presiden Soekarno menyampaikan kepada orang-orang asing yang masih berada di Indonesia untuk bersama-sama rakyat Indonesia untuk mengerahkan segala modal yang ada demi pemulihan dan pembangunan ekonomi Indonesia.
Pelaksanaan gerakan benteng dilakukan dengan cara pemerintah Indonesia memberikan kredit pinjaman untuk digunakan sebagai modal usaha kepada para pengusaha pribumi agar dapat berkembang dan dapat bersaing dengan pengusaha Tionghoa. Adapun gagasan Sumitro Joyohadikusumo dalam pelaksanaan gerakan benteng yang ditungkan dalam program kerja kabinet Natsir adalah sebagai berikut:
  1. Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia
  2. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.
  3. Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.
  4. Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.
Namun pada tahun 1957, kebijakan ekonomi gerakan benteng ini dihentikan karena beban keuangan pemerintah semakin besar. Sistem gerakan benteng mengalami kegagalan karena disebabkan oleh beberapa hal antara lain sebagai berikut:
  1. Pengusaha pribumi cenderung konsumtif. Hal ini dikarenakan penggunaan kredit yang diberikan oleh pemerintah malah digunakan untuk membeli barang-barang yang sifatnya konsumtif daripada digunakan untuk keperluan modal.
  2. Jiwa spekulasi dari pengusaha pribumi kurang dibandingkan dengan pengusaha asing  karena sangat bergantung pada pemerintah
  3. Pengusaha pribumi kurang dapat bersaing di pasar bebas 
  4. Pengusaha pribumi terlalu bergantung kepada pemerintah 
  5. Pengusaha pribumi kurang mandiri dalam menjalankan usahanya
  6. Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.
Dampak pelaksanaan Kebijakan Gerakan Benteng yang mengalami kegagalan ini adalah terjadinya defisit keuangan negara. Beban defisit anggaran Belanja negara pada tahun 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

0 Response to "Kebijakan Sistem Ekonomi Gerakan Benteng"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel