Latar Belakang Politik Etis (Politik Balas Budi) oleh Belanda

Latar Belakang Politik Etis (Politik Balas Budi) oleh Belanda | Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memiliki tanggung jawab secara moral kepada rakyat bumiputera. Pemikiran ini sebagai bentuk kritikan terhadap pelaksanaan tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah Belanda. Munculnya politik etis diprakasai oleh Peter Broshooft dan Van Deventer. Keduanya adalah seorang politikus berkebangsaan Belanda yang membuka pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan nasib daerah jajahannya.
Adapun latar belakang pelaksanaan politik etis yang dilaksanakan oleh Bangsa Belanda adalah sebagai berikut.
Latar belakang munculnya politik etis :
  1. Sistem tanam paksa menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia.
  2. Sistem ekonomi liberal tidak memperbaiki kesejahteraan rakyat.
  3. Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat.
  4. Rakyat kehilangan tanahnya.
  5. Adanya kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri. 

1. Sistem tanam paksa menimbulkan penderitaan rakyat Indonesia

Sistem tanam paksa mengharuskan rakyat dan pemilik tanah untuk menanam tanaman sesuai dengan permintaan pemerintah Belanda. Namun apabila saat panen telah tiba, Belanda membeli hasil tanaman tersebut dengan harga sangat murah. Selain itu  Hal ini mengakibatkan rakyat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Selain itu Belanda juga melaksanakan monopoli terhadap dagangan rakyat.

2. Sistem ekonomi liberal tidak memperbaiki kesejahteraan rakyat.

Sistem ekonomi liberal dipercaya sebagai sistem ekonomi yang sangat berpengaruh saat ini. Namun sejarah mencatat bahwa pelaksaan sisem ekonomi liberal tidak dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat Indonesia selama dijajah Belanda.

3. Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat.

Untuk melaksanakan kebijakannya, Pemerintah Belanda biasanya melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat. Hal ini dilakukan agar rakyat mau melaksanakan perintah Belanda.

4. Rakyat kehilangan tanahnya

Pelaksanaan tanam paksa memungkinkan Belanda untuk mengambil tanah dari para pemilik tanah. Hal ini mengakibatkan banyak pemilik tanah kehilangan tanah mereka.

5. Adanya kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri.

Praktik tanam paksa ternyata juga mendapat kritikan dan tentangan dari para tokoh intelektual Belanda. Sebut saja Van Deventer dan Broshooft adalah dua tokoh yang secara tegas menolak tanam paksa dan menganjurkan politik etis atau politik balas budi. Van Deventer berpendapat bahwa Belanda telah memiliki banyak hutang budi  pada rakyat Indonesia selama pelaksanaan tanam paksa. Hutang tersebut harus dibayar oleh pemerintah Belanda dengan cara memperbaiki nasib rakyat, memberikan pendidikan dan memakmurkan rakyat Indonesia. Gagagasan Van Deventer ini ia tuangkan dalam artikel yang berjudul Eeu Eereschuld (Hutang Budi) dan dimuat oleh majalah De Gids.
Demikian tadi Latar Belakang Politik Etis (Politik Balas Budi) oleh Belanda. Semoga artikel ini bermanfaat untuk kita sekalian.

0 Response to "Latar Belakang Politik Etis (Politik Balas Budi) oleh Belanda"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel