BPUPKI - Sejarah, Pengertian, Anggota, Tugas, Sidang, Dan Tujuan Secara Lengkap

Tahukah teman-teman apa itu yang dimaksud menggunakan BPUPKI ?? Apabila anda belum mengetahuinya anda pas sekali mengunjungi tamanilmu.om. Karena pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai BPUPKI secara lengkap mulai dari Sejarah, Pengertian, Anggota, Tugas, Sidang, Dan Tujuan. Oleh karenanya marilah simak ulasan yang ada dibawah ini dia.


Pengertian BPUPKI

BPUPKI atau badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia merupakan sebuah badan yang dibentuk oleh pihak jepang dalam tanggal 29 april 1945. Badan ini dibentuk menggunakan alasan menerima dukungan berdasarkan bangsa Indonesia agar mau membantu bangsa jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi Bangsa Indonesia. 

Badan ini diketuai oleh Kanjeng Raden Tumenggung (K.R.T) Radjiman Wedyodiningrat serta wakilnya yaitu Ichibangase Yoshio (orang jepang) & Raden Pandji Soeroso. Badan ini beranggotakan 67 orang. BPUPKI mempunyai tugas yakni memeriksa & menyelidiki hal-hal yang bersifat menggunakan aspek-aspek politik ekonomi, rapikan pemerintahan serta hal lain yang diharapkan buat persiapan kemerdekaan Indonesia.

Tak lama   kemudian BPUPKI pun dibubarkan dibentuk sebuah badan baru untuk menggantikan BPUPKI. Badan tersebut yakni PPKI atau Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (Dokuritsu Junbi Inkai) dengan jumlah anggota 21 orang menggunakan ketuanya yaitu Ir. Soekarno , wakilnya Drs. M. Hatta dan Mr. Ahmad Soebardjo sebagai penasehat PPKI. 

Anggota berdasarkan PPKI tadi dipilih menggunakan mewakili aneka macam etnis yang mewakili Indonesia diantaranya yakni : 12 orang asal jawa, 3 orang berasal sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang berasal Kalimantan, 1 orang asal Sunda Kecil (Nusa Tenggara), 1 orang berasal Maluku & terakhir 1 orang etnis Tionghoa.

Sejarah Pembentukan BPUPKI

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (Jepang: Dokuritsu Junbi Cosakaiatau dilafalkan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai) merupakan sebuah badan yg dibentuk oleh pemerintah pendudukan balatentara Jepangpada lepas 29 April 1945bertepatan menggunakan hari ulang tahun KaisarHirohito. Badan ini dibentuk menjadi upaya mendapatkan dukungan bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepangakan membantu proses kemerdekaan Indonesia. BPUPKI beranggotakan 63 orang yg diketuai sang Radjiman Wedyodiningratdengan wakil ketua Hibangase Yosio (orang Jepang) & R.P. Soeroso.

Adapun Sejarah Pembentukan BPUPKI secara formil, termuat dalam Maklumat Gunseikan nomor  23 tanggal 29 Mei 1945, dilihat menurut latar belakang dikeluarnya Maklumat No. 23 itu adalah karena kedudukan Facisme (kekuasaan) Jepang yang telah sangat terancam. Maka sebenarnya, kebijaksanaan Pemerintah Jepang menggunakan menciptakan BPUPKI bukan adalah kebaikan hati yg murni namun Jepang hanya ingin mementingkan dirinya sendiri, yaitu pertama; Jepang ingin mempertahankan residu-residu kekuatannya menggunakan cara memikat hati warga  Indonesia,dan yg kedua; buat melaksanakan politik kolonialnya.

Di luar anggota BPUPKI, dibuat sebuah Badan Tata Usaha (semacam sekretariat) yang beranggotakan 60 orang. Badan Tata Usaha ini dipimpin sang R.P.Soeroso, menggunakan wakil Abdoel Gafar Pringgodigdo & Masuda (orang Jepang).

Pada lepas 7 Agustus 1945, Jepang membubarkan BPUPKI dan menciptakan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (Jepang: Dokuritsu Junbi Inkai) dengan anggota berjumlah 21 orang menjadi upaya pencerminan perwakilan etnis [1]terdiri berasal menurut 12 orang dari Jawa, 3 orang menurut Sumatra, 2 orang dari Sulawesi, 1 orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari maluku, 1 orang berdasarkan Tionghoa.

Pada tahun 1944 saipan jatuh ke tangan sekutu.Dengan pasukan jepang di Papua Nugini Kepulauan Solomon,dan Kepulauan Marshall yg berhasil pada pukul mundur oleh pasukan sekutu.Dalam situasi kritis tersebut,pada tanggal 1 maret 1945 Letnan Jendral Kumakici Harada , pimpinan pemerintah pendudukan jepang di jawa , mengumumkan pembentukan badan penyelidik Usaha-usaha persiapan kemerdekan INDONESIA (Dokuritsu Junbi Cosakai) . Pengangkatan pengurus ini pada umumkan pada lepas 29 april 1945 .

Dr.Radjiman Wediodiningrat diangkat menjadi (Kaico), sedangkan yg duduk sebagai ketua belia (fuku kico) pertama di jabat sang seorang jepang , Shucokai cirebon yg bernama Icibangase . R .P .Suroso diangkat sebagai kepala sekertariat menggunakan pada bantu oleh Toyohiti Masuda & Mr. A. G . Pringodigdo pada lepas 28 mei 1945 dilangsungkan upacara pelantikan badan penyelidik Usaha-Usaha persiapan kemerdekaan bertempat pada gedung Cuo sangi in, jalan pejambon (Sekarang GedungDepartemen Luar negri) ,jakarta.Upacara pelantikan itu dihadiri pula oleh dua pejabat jepang yaitu jendral Itagaki (panglima tentara ke tujuh yg berkantor pada singapura) & letnan jendral nagano (panglima tentara Keenam belas yg baru ). Pada kesempatan itu di kibarkan bendera jepang ,Hinomaru sang Mr.A.G. Pringgodigdo yg disusul dengan pengibaran bendera merah putih sang toyohiko Masuda.

Untuk menerima simpati & dukungan dari bangsa Indonesia maka menjadi realisasi atas janji tersebut maka dibentuklah suatu Badan yg bertugas memeriksa usaha-bisnis persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dekoritsu Zyunbi Tioosakaiyang tugasnya mengusut segala sesuatu hal buat persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada hari itu juga di umumkan nama-nama kepala, wakil ketua dan sebagian para anggota

Ketua (kaicoo) : Dr. K.R.T Radjiman Wediodiningrat
Ketua Muda (Fuku Kaicoo Tokubetsu Iin) : Hibangse Yosio (Orang Jepang)
Ketua Muda ( Fuku kaico): R.P. Soeroso ( Merangkap Kepala atau Zimokyoku Kucoo)
Anggota 60 orang :

Disamping itu, dalam tanggal 29 april 1945 jepang memperbolehkan berkibarnya bendera merah putih berdampingan menggunakan bendera Jepang.

Sidang BPUPKI Pertama
Rapat pertama diadakan di gedung Chuo Sangi In pada Jalan Pejambon 6 Jakarta yang kini   dikenal menggunakan sebutan Gedung Pancasila. Pada zaman Belanda, gedung tersebut adalah gedung Volksraad, forum DPR dalam jaman kolonial Belanda.

Sidang dibuka dalam tanggal 28 Mei 1945 dan pembahasan dimulai keesokan harinya 29 Mei 1945 menggunakan tema Dasar Negara. Sidang ini membahas & merancang calon dasar Negara R.I. Yang akan merdeka. Pada rapat pertama ini masih ada 3 orang yang mengajukan pendapatnya mengenai dasar negara.

Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin dalam pidato singkatnya mengemukakan 5 asas yaitu :
  1. Peri Kebangsaan
  2. Peri Kemanusiaan
  3. Peri Ketuhanan
  4. Peri Kerakyatan
  5. Kesejahteraan Rakyat (keadilan sosial)
Pada tanggal 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Soepomo dalam pidato singkatnya mengusulkan lima asas :
  1. Persatuan
  2. Kekeluargaan
  3. Keseimbangan lahir batin
  4. Musyawarah
  5. Keadilan masyarakat
Pada tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan 5 asas pula yg diklaim Pancasila, yaitu :
  1. Kebangsaan Indonesia
  2. Internasionalisme atau Perikemanusiaan
  3. Mufakat atau Demokrasi
  4. Kesejahteraan Sosial
  5. Ketuhanan yang Maha Esa
Kelima asas dari Soekarno dianggap Pancasila yg menurut dia dapat diperas sebagai Trisila atau Tiga Sila yaitu :
  1. Sosionasionalisme
  2. Sosiodemokrasi
  3. Ketuhanan & Kebudayaan
Bahkan masih dari Soekarno, Trisila tersebut di atas jika diperas pulang disebutnya sebagai Ekasila yaitu merupakan sila gotong royong merupakan upaya Soekarno dalam mengungkapkan bahwa konsep tadi merupakan dalam satu-kesatuan. Selanjutnya 5 asas tadi sekarang dikenal menggunakan istilahPancasila, namun konsep bersikaf kesatuan tadi dalam akhirnya disetujui menggunakan urutan dan redaksi yang sedikit tidak sama. Sementara itu, perdebatan terus berlanjut di antara peserta sidang BPUPKI tentang penerapan aturan Islam dalam Indonesia yang baru.

Masa antara Rapat Pertama dan Kedua

Setelah berakhir masa sidang BPUPKI yang pertama, belum nampak output kesepakatan  Dasar Negara Indonesia. Maka dibentuk panitia delapan (panitia kecil) yang tugasnya buat menyelidiki usul-usul yg masuk buat ditampung dan dilaporkan pada sidang BPUPKI yg ke 2. Beranggotakan 8 orang :
  1. Ir. Soekarno (ketua merangkap anggota)
  2. Ki Bagoes Hadikoesoemo
  3. Kyai haji wachid hasyim
  4. Mr. Muhammad yamin
  5. M. Soetardjo kartohadikoesoemo
  6. Mr. A.A. Maramis
  7. R. Oto iskandar dinata
  8. Drs. Mohammad hatta
Hasil rapat panitia kecil (panitia Delapan) :
  1. Supaya selekas-lekasnya Indonesia Merdeka.
  2. Supaya aturan dasar yg akan dirancangkan itu diberi semacam preambule (Mukaddimah).
  3. Menerima anjuran Ir. Soekarno supaya BPUPKI terus bekerja hingga terwujudnya suatu aturan dasar.
  4. Membentuk satu panitia mini   penyelidik usu-usul/perumusan dasar negara yang dituangkan pada mukaddimah hukum dasar.
Segera terselesaikan sidang Panitia Kecil, dibuat Panitia Sembilan menjadi penyidik usul-usul/perumus Dasar Negara yg dituangkan pada Mukaddimah Hukum Dasar yang beranggotakan 9 orang yang besidang pada kediaman Ir. Soekarno,di Pegangsaan Timur no. 56 Jakarta.
  1. Ir. Soekarno (ketua merangkap anggota)
  2. Drs. Mohammad hatta
  3. Mr. A.A. Maramis
  4. Kyai haji wachid hasyim
  5. Abdul kahar muzakir
  6. Abikusno tjokrosujoso
  7. H. Agus salim
  8. Mr. Achmad soebardjo
  9. Mr. Muhammad yamin
Setelah melakukan kompromi antara 4 orang berdasarkan kaum kebangsaan (nasionalis) & 4 orang dari pihak Islam, lepas 22 Juni 1945 Panitia Sembilan pulang bertemu & membuat rumusan dasar negara yg dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisikan:
  1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  2. Kemanusiaan yg adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan pada permusyawaratan perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh warga  Indonesia.
Kendati sudah diumumkan sebelumnya, pembentukan Dokuritsu Junbi Cosakai alias BPUPKI baru diresmikan dalam 29 April 1945, sedangkan peresmian para anggotanya dilakukan hampir sebulan kemudian, 28 Mei 1945.

Secara garis besar , BPUPKI dibentuk buat “mengusut hal-hal yang penting sekaligus menyusun rencana tentang persiapan kemerdekaan Indonesia,” demikian seperti yg termaktub pada Maklumat Gunseikan (Kepala Pemerintahan Militer merangkap Kepala Staf) Nomor 23.

Maklumat yang sama memaparkan tugas BPUPKI: memeriksa seluruh hal penting terkait politik, ekonomi, rapikan bisnis pemerintahan, kehakiman, pembelaan negara, kemudian lintas, & bidang-bidang lain yg diharapkan pada usaha pembentukan negara Indonesia (Asia Raya, 29 April 1945).

Pengaruh Jepang dalam mengiringi kinerja BPUKI masih cukup bertenaga, termasuk pada komposisi keanggotaannya yg terdiri dari seorang kaico (ketua), dua orang fuku kaico (ketua muda), & 59 orang iin atau anggota (R.M. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, 2004:10).

Radjiman Wediodiningrat ditunjuk menjadi kaico. Ia adalah tokoh yang dituakan, priyayi Jawa berpengaruh sekaligus sosok penting yang turut menggagas Boedi Oetomo dalam 1908. Sedangkan menjadi ketua muda adalah Raden Pandji Soeroso & Ichibangase Yoshio (wakil Jepang).

Ke-59 anggota BPUPKI didominasi orang Indonesia, termasuk 4 orang dari golongan Cina, 1 orang golongan Arab, & 1 peranakan Belanda. Selain itu, terdapat pula tokubetu iin (anggota kehormatan), terdiri 8 orang Jepang. Mereka berhak menghadiri sidang tapi tidak punya hak suara (Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI, 1984:67).

Anggota BPUPKI

Dalam suatu perkumpulan, organisasi, badan atau LSM membutuhkan anggota supaya suatu badan tadi sanggup berjalan menggunakan baik. BPUPKI memiliki jumlah anggota sebanyak 67 orang. Beberapa diantarnya yaitu sebagai berikut :
  1.     K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat (kepala)
  2.     R.P. Soeroso (Wakil Ketua)
  3.     Ichibangse Yoshio (Wakil Ketua), orang jepang
  4.     Ir. Soekarno
  5.     Drs. Moh. Hatta
  6.     Mr. Muhammad Yamin
  7.     Prof. Dr. Mr. Soepomo
  8.     KH. Wachid Hasyim
  9.     Abdoel Kahar Muzakir
  10.     Mr. A.A. Maramis
  11.     Abikoesno Tjokrosoejo
  12.     H. Agoes Salim
  13.     Mr. Achmad Soebardjo
  14.     Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djajadiningrat
  15.     Ki Bagoes Hadikusumo
  16.     A.R. Baswedan
  17.     Soekiman
  18.     Abdoel Kaffar
  19.     R.A.A. Poerbonegoro Soemitro Kolopaking
  20.     K.H. Ahmad Sanusi
  21.     K.H. Abdul Salim
  22.     Liem Koen Hian
  23.     Tang Eng Hoa
  24.     Oey Tiang Tjoe
  25.     Oey Tjong Hauw
  26.     Yap Tjwan Bing.
Tugas BPUPKI

Tugas Utama BPUPKI

Tugas primer BPUPKI yaitu untuk mempelajari dan mengusut hal hal penting yg berhubungan dengan aneka macam hal yang menyangkut pembentukan Negara Indonesia.

Tugas BPUPKI Berdasarkan Sidang
  • Bertugas membahas mengenai Dasar Negara
  • Sesudah sidang pertama, BPUPKI menciptakan reses selama satu bulan
  • Bertugas membentuk Panitia Kecil (panitia delapan) Yang bertugas menampung saran-saran dan konsepsi dari para anggota
  • Bertugas buat membantu panita sembilan bersama panita mini 
  • Panita sembilan membentuk Jakarta Charter atau Piagam Jakarta

Tujuan BPUPKI
  • Bertujuan buat menarik simpati warga  indonesia agar membantu jepang pada perang melawan sekutu dengan cara menaruh janji kemerdekaan pada indonesia, melaksanakan politik kolonialnya didirikan dalam lepas 1 maret 1945.
  • Bertujuan untuk mengusut & mempelajari hal krusial herbi pembentukan negara Indonesia merdeka atau mempersiapkan hal-hal penting mengenai tata pemerintahan Indonesia merdeka.

Sidang BPUPKI

Sidang Pertama

Sidang pertama BPUPKI diadakan di sebuah gedung yakni gedung Chuo Sang In di Jalan Pejambon 6 Jakarta yg sekarang dikenal dengan gedung Pancasila. Rapat pertama dibuka pada tanggal 28 Mei 1945 dan dimulai pada keesokan harinya yakni dalam tanggal 29 Mei 1945 yang bertemakan Dasar Negara. Lalu pada sidang pertama ini terdapat 3 orang yg menaruh pendapat tentang Dasar Negara,  Mereka yaitu Mr. Muhammad Yamin, Prof. Dr. Mr. Soepomo & Ir. Soekarno.

Pada tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muhammad Yamin mengemukakan 5 asas berdasarkan dasar Negara, yaitu menjadi berikut :
  •     Peri Kebangsaan
  •     Peri Kemanusiaan
  •     Peri Ketuhanan
  •     Peri Kerakyatan
  •     Kesejahteraan Rakyat
Dua hari lalu, Prof. Dr.Mr. Soepomo dalam lepas 31 Mei 1945 mengajukan Dasar Negara Indonesia yaitu sebagai berikut:
  •     Persatuan
  •     Mufakat dan Demokrasi
  •     Keadilan Sosial
  •     Kekeluargaan
  •     Musyawarah
Pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno pun mengajukan 5 asas Negara yang sekarang kita kenal menggunakan nama Pancasila.
  •     Kebangsaan Indonesia
  •     Internasionalisme & Peri Kemanusiaan
  •     Mufakat atau Demokrasi
  •     Kesejahteraan Sosial
  •     Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Ir. Soekarno, kelima asas tadi masih bisa diperas menjadi Ekasila atau Trisila. Selanjutnya Lima Asas tersebut diklaim dengan Pancasila menggunakan urutan yg berbeda.
Lalu, dalam pembentukan sila tadi sebagai perdebatan diantara peserta yang menghadiri siding BPUPKI. Perdebatan ini membahas penetapan aturan Islam dalam Indonesia yang baru.

Sidang pertama BPUPKI berakhir pada lepas 1 Juni 1945 & belum menghasilkan suatu keputusan apapun akhir berdasarkan Dasar Negara Indonesia Merdeka sampai diadakan masa reses selama 1 bulan.

Pada lepas 22 Juni 1945, BPUPKI menciptakan panitia kecil yg beranggotakan 9 orang & diklaim menggunakan panitia Sembilan. Anggota dari panitia Sembilan yaitu:
  1.     Ir. Soekarno
  2.     Drs. Moch. Hatta
  3.     Mr. Achmad Soebardjo
  4.     Mr. Muhammad Yamin
  5.     KH. Wachid Hasyim
  6.     Abdul Kahar Muzakir
  7.     Abikoesno Tjokrosoejoso
  8.     H. Agus Salim
  9.     Mr. A.A. Maramis
Seudah dilakukannya musyawarah menggunakan Panitia Sembilan, membuat suatu rumusan yg menggambarkan maksud & tujuan dari pembentukan Negara Indonesia Merdeka. Oleh Mr. Muhammad Yamin, rumusan tersebut dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Rumusan tadi yaitu menjadi berikut :
  •     Ketuhanan menggunakan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
  •     Kemanusiaan yg adil & beradab
  •     Persatuan Indonesia
  •     Kerakyatan yg dipimpim oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyarawatan perwakilan
  •     Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Sidang Kedua BPUPKI

Pada rapat ke 2 dari BPUPKI berlangsung dalam lepas 10-17 Juli 1945 dengan topic bahasan yakni bentuk Negara, daerah Negara, kewarganegaraan, rancangan Undang-Undang Dasar, ekonomi & keuangan, pembelaan Negara, pendidikan dan pedagogi. Pada rapat kedua ini dibentuk panitia yg berjumlah 19 orang yg membahas rancangan undang-undang dasar yang diketuai sang Ir. Soekarno sendiri sobat. Tak lupa jua dibuat Panitia Pembelaan Tanah Air yg diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso dan Panitia Ekonomi dan Keuangan yg diketuai oleh Drs. Moch. Hatta.

Berdasarkan output pemungutan bunyi, wilayah Indonesia Merdeka telah dipengaruhi. Wilayah tersbut meliputi wilayah Hindia Belanda dulu, ditambah menggunakan Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor-Portugis serta pulau-pulau disekitarnya.

Pada lepas 11 Juli 1945 Panitia Perancang UUD membangun lagi panitia mini   yg beranggota 7 orang, yaitu:
  1.     Prf. Dr. Mr. Soepomo
  2.     Mr. Wongsonegoro
  3.     Mr. Achmad Soebardjo
  4.     Mr. A.A. Maramis
  5.     Mr. R.P. Singgih
  6.     H. Agus Salim
  7.     Dr. Soekiman

Persidangan Kedua BPUPKI dalam lepas 14 Juli 1945, pada rangka mendapat laporan Panitia Perancang UUD , Ir. Soekarno melaporkan tiga output, yaitu sebagai berikut :
  •     Pernyataan Indonesia Merdeka
  •     Pembukaan Undang-Undang Dasar
  •     Batang Tubuh dari Undang-Undang Dasar
Itulah ulasan mengenai BPUPKI - Sejarah, Pengertian, Anggota, Tugas, Sidang, Dan Tujuan Secara Lengkap. Semoga apa yg diulas diatas bermanfaat bagi pembaca. Sekian dan terimakasih.

[*] tags : sidang bpupki, anggota bpupki, pembentukan bpupki, sejarah bpupki, tugas bpupki, jumlah anggota bpupki, hasil sidang bpupki, bpupki dan ppki

0 Response to "BPUPKI - Sejarah, Pengertian, Anggota, Tugas, Sidang, Dan Tujuan Secara Lengkap"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel