Pengertian Tax Amnesty Lengkap Dengan Tujuan, Manfaat, Peraturan Dan Contoh-Contohnya

Tahukah teman-teman apa itu yang dimaksud tax amnesty? Nah kali ini tamanilmu.com akan mengulas secara lengkap apa yang dimaksud dengan Tax amnesty lengkap dengan tujuan, manfaat, peraturan beserta contoh-contoh pelaksanaannya. Secara singkat Tax Amnesty dapat diartiken sebagai pengampunan pajak. Dan secara lengkapnya mari simak ulasan dan pembahasan di bawah ini ya.


Pengertian Tax Amnesty
Tax amnesty atau amnesty pajak adalah suatu pengampunan atau pengurangan pajak terhadap properti yang dipunyai oleh perusahaan yg akan segera diatur pada UU Pengampunan Nasional. Hal-hal yang berkaitan dengan sebuah draft UU tadi dikatakan apabila pengampunan pajak artinya penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, penghapusan hukuman pidana pada bidang perpajakan, juga hukuman pidana eksklusif yang diwajibkan membayar dengan uang tebusan. Pengampunan pajak ini objeknya bukan hanya yg disimpan pada luar negeri, tetapi jua yang dari menurut pada negeri yg sebuah laporannya nir diberikan secara sahih.

Pada saat ini di Indonesia telah diberlakukan tax amnesty atau amnesti pajak meskipun sesungguhnya amnesti pajak ini pernah diaplikasikan pada tahun 1984 dan tahun 2004. Namun ketika itu mengalami kegagalan karena tak menarik serta penegak hukum tak memberi support yg lebih. Sesudah diberlakukannya suatu kebijakan itu pasti bakal memberi sebagian faedah yg dapat dirasa terlebih buat perekonomian Indonesia. Makin usang pastinya perekonomian Indonesia makin tambah baik serta lebih makmur.
Latar Belakang

Latar belakang Tax Amnesty atau mengapa Indonesia perlu menaruh tax amnesty pada para pembayar pajak (harus pajak) antara lain yaitu sebagai berikut :
  • Penyebab Pertama Indonesia memberlakukan Tax Amnesty yaitu karena masih ada Harta milik masyarakat negara baik di pada juga di luar negeri yg belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan;
  • Tax Amnesty yaitu buat menaikkan penerimaan negara dan pertumbuhan suatu perekonomian serta pencerahan & kepatuhan masyarakat pada aplikasi suatu kewajiban perpajakan, perlu menerbitkan suatu kebijakan Pengampunan Pajak;
  • Kasus Panama Pappers
Dari ketiga latar belakang tax amnesty tersebut maka presiden republik Indonesia dalam tanggal 1 Juli 2016 mengesahkan Undang Undang Tax Amnesty Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Kebijakan Tax Amnesty

Pada tax amnesty ini terdapat beberapa suatu kebijakan pengampunan atau amnesti yg tidak selaras yang dibagi pada 3 periode. Pada periode pertama apabila periode pelaporan Oktober sampai dengan Desember 2015 maka tarif yang dikenakan berdasarkan keseluruhan harta harus yaitu sebesar tiga%. Jika periode pajak yg dilaporkan bulan Januari-Juni 2016 maka tarif yg dikenakan sebanyak 5% & buat periode Juli-Desember 2016 akan dikenakan pajak sebanyak 8%.

Tujuan Atau Sasaran Tax Amnesty
  •     Untuk meningkatkan suatu penerimaan pajak dalam jangka pendek.
  •     Untuk menambah jumlah wajib pajak.
  •     Untuk mengintegrasikan sebuah sektor informal ke dalam sistem perekonomian.
  •     Untuk memanfaatkan sebuah dana yang tidak terpakai.
  •     Langkah awal suatu kebijakan rezim baru untuk menerapkan sanksi yang lebih besar.
Para wajib  pajak yg memberikan uangnya di luar negeri. Pernyataan Presiden tadi sekaligus menjawab keresahan pada kalangan masyarakat yang belakangan ini merebak.

“Tax amnesty ini memang sasarannya adalah pembayar-pembayar pajak besar , utamanya yang menaruh uangnya pada luar. Tetapi tax amnesty ini juga sanggup diikuti sang yg lain, sang bisnis-usaha menengah, sang usaha-usaha mini  , sanggup diikuti,” jelas Presiden usai membuka Indonesia Fintech Festival and Conference di Tangerang, Selasa 30 Agustus 2016.

Di tahap awal, suatu pemerintah memperkirakan suatu kebijakan tax amnesty ini akan menaikkan sebuah penerimaan perpajakan sebesar Rp60 triliun. Tapi ke depannya, kebijakan tersebut diperlukan bisa memperbaiki sebuah sistem administrasi perpajakan pada Indonesia, sekaligus buat mengurangi kebocoran pajak dampak menurut meningkatnya suatu kegiatan underground economy yg selama ini luput dari data perpajakan. Planning penerapan berdasarkan kebijakan tax amnesty tersebut masih menghadapi berbagai tantangan. Banyak pihak menduga bahwa suatu penerapan tax amnesty lebih berdasarkan kepada perseteruan pemenuhan target penerimaan perpajakan semata.

Pada tahun 1984, pemerintah pernah melakukan suatu kebijakan tax amnesty di era Orde Baru. Dalam implementasinya, kebijakan tersebut dievaluasi nir terlalu sukses mengingat respon WP yang tidak terlalu besar  dan tidak terjadinya modernisasi sebuah sistem perpajakan di Indonesia. Beberapa kebijakan pengampunan pajak dalam suatu skala lebih kecil pula dilakukan pemerintah sesudahnya.

Dengan adanya tax amnesty maka terdapat potensi suatu penerimaan yang akan bertambah pada APBN di tahun ini atau tahun-tahun sesudahnya yg akan menciptakan APBN lebih sustainable dan kemampuan pemerintah untuk spending atau untuk belanja pula semakin besar  sehingga otomatis ini akan banyak dalam membantu acara-program pembangunan nir hanya infrastruktur tapi juga perbaikan sebuah kesejahteraan warga .

Dengan adanya tax amnesty tahun ini & seterusnya akan sangat membantu pada upaya pemerintah buat memperbaiki syarat perekonomian, pembangunan & mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan serta pada memperbaiki ketimpangan. Nah tetapi disisi lain, dengan suatu kebijakan amnesty ini yang diharapkan dengan diikuti repatriasi sebagian atau keseluruhan aset orang Indonesia di luar negeri maka akan sangat membantu stabilitas ekonomi makro kita.

Manfaat Tax Amnesty

Manfaat atau laba yang didapat sang Wajib Pajak yang mengikuti Tax Amnesty yaitu menjadi berikut :
  • Penghapusan pajak terutang yg belum diterbitkan ketetapan pajak, nir dikenai sebuah sanksi administrasi perpajakan, & tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan, buat sebuah kewajiban perpajakan dalam masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, hingga menggunakan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.
  • Penghapusan sebuah sanksi administrasi perpajakan berupa bunga, atau denda , buat suatu kewajiban perpajakan pada masa pajak, bagian Tahun Pajak, dan Tahun Pajak, hingga dengan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh & PPN atau PPnBM.
  • Tidak dilakukan suatu pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana pada Bidang Perpajakan, atas kewajiban perpajakan pada masa pajak, bagian Tahun Pajak, & Tahun Pajak, hingga menggunakan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan menggunakan suatu kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.
  • Penghentian suatu inspeksi pajak, inspeksi bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan pajak, inspeksi bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan atas kewajiban perpajakan, sampai menggunakan akhir Tahun Pajak Terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPh dan PPN atau PPnBM.
Peraturan Tax Amnesty

1. Subjek dan Objek Tax Amnesty

Pasal 1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 mengungkapkan apa subjek dan objek tax amnesty, yakni menjadi berikut :
  • Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban buat mengungkapkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan berhak mendapatkan sebuah Pengampunan Pajak.
  • Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, energi kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yg belum terbagi, yang jumlah penghasilannya dalam Tahun Pajak Terakhir pada bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak mampu tidak memakai haknya buat mengikuti suatu Pengampunan Pajak.
  • Warga Negara Indonesia yg nir berdomisili di Indonesia lebih menurut 183 (seratus delapan puluh 3) hari pada jangka saat 12 (dua belas) bulan dan tidak mempunyai penghasilan berdasarkan Indonesia merupakan Subjek Pajak Luar Negeri & mampu nir memkaia haknya buat mengikuti Pengampunan Pajak.
  • Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana yg dimaksud dalam ayat (dua) dan ayat (tiga) tidak memkaia haknya buat mengikuti Pengampunan Pajak, ketentuan sebagaimana yg dimaksud dalam Pasal 18 ayat (dua) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak tidak diterapkan.
2. Harta Tambahan
Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 menjelaskan apa saja yg dimaksud menggunakan harta tambahan, yakni menjadi berikut :

a. Termasuk pada pengertian Harta tambahan sebagaimana yg terdapat pada dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengampunan Pajak merupakan:
  • Harta warisan; dan/atau
  • Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam sebuah garis keturunan lurus satu derajat,
  • Yang belum atau belum semuanya dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.
b. Harta warisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a bukan merupakan objek Pengampunan Pajak jika :
  • diterima oleh pakar waris yang nir memiliki penghasilan atau mempunyai penghasilan pada bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau
  • harta warisan telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pewaris.
c. Harta hibahan sebagaimana yg dimaksud dalam ayat (1) alfabet  b bukan merupakan objek Pengampunan Pajak bila :
  • Diterima oleh orang langsung penerima bantuan gratis yang tidak mempunyai penghasilan atau mempunyai penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak; atau
  • Harta hibahan sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan pemberi hibah.
d. Dalam hal ahli waris sebagaimana yg dimaksud dalam ayat (dua) dan penerima hadiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memkaia haknya buat membicarakan harta warisan dan/atau harta hibahan pada Surat Pernyataan pada rangka Pengampunan Pajak, ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak nir diterapkan.

3. Penyampaian atau Pembetulan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Pasal 3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 mengungkapkan bagaimana jika wajib  pajak nir mengikuti sebuah Tax Amnesty. Hal ini sebagai sebuah jawaban atas keresahan warga  soal Tax Amnesty. Maka, bila nir mengikuti Tax Amnesty maka:

a. Bagi Wajib Pajak yang nir menggunakan haknya buat mengikuti suatu Pengampunan Pajak bisa membicarakan sebuah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.

b. Terhadap Harta yg didapat berdasarkan penghasilan yang sudah dikenakan Pajak Penghasilan atau Harta yang didapat dari penghasilan yg bukan objek Pajak Penghasilan dan belum dilaporkan pada sebuah Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  • Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sudah disampaikan, Wajib Pajak bisa melakukan ralat Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; atau
  • Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan belum disampaikan, Wajib Pajak mampu melaporkan Harta tadi pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
c. Dalam hal Wajib Pajak tidak memakai haknya untuk mengikuti suatu Pengampunan Pajak dan Direktur Jenderal Pajak menemukan data &/atau berita atas Harta yg didapat semenjak lepas 1 Januari 1985 hingga menggunakan 31 Desember 2015 yang belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (dua) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai suatu Pengampunan Pajak diterapkan.

4. Nilai Wajar Harta

Pasal 4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2016 yg menjelaskan bahwa bagaimana penentuan Nilai Wajar Harta yg akan diungkapkan. Maka Nilai Wajar Harta yakni menjadi berikut :

a. Nilai lumrah Harta Tambahan yaitu sebuah nilai yg mendeskripsikan suatu syarat dan keadaan menurut aset yang homogen atau setara yang menurut evaluasi Wajib Pajak.

b. Nilai masuk akal buat Harta Tambahan yaitu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) selain kas atau setara kas adalah nilai yang menggambarkan suatu syarat dan keadaan berdasarkan aset yang homogen atau setara yang berdasarkan penilaian Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir.

c. Nilai masuk akal yang dilaporkan sang Wajib Pajak dalam sebuah Surat Pernyataan Harta nir dilakukan suatu pengujian atau koreksi sang Direktur Jenderal Pajak.

Fasilitas Amnesty

Fasilitas Amnesti Pajak yg akan diperoleh sang Wajib Pajak yang mengikuti suatu acara Amnesti Pajak yaitu menjadi berikut :
  • penghapusan suatu pajak yang seharusnya terutang (PPh dan PPN dan/atau PPn BM), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, yang belum diterbitkan suatu ketetapan pajaknya;
  • penghapusan sebuah sanksi administrasi atas suatu ketetapan pajak yang sudah diterbitkan;
  • tidak dilakukan suatu pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
  • penghentian suatu pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, dalam hal Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan; dan
  • Penghapusan suatu PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham
Penghapusan suatu PPh Final atas pengalihan Harta berupa tanah dan/atau bangunan serta saham
    Konsekuensi Amnesty

    Harta yang direpatriasi harus buat dinvestasikan ke dalam negeri selama 3 tahun semenjak dialihkan pada bentuk:
      •     Surat berharga Negara Republik Indonesia;
      •     Obligasi Badan Usaha Milik Negara;
      •     Obligasi suatu lembaga pembiayaan yang dipunyai oleh Pemerintah;
      •     Investasi suatu keuangan pada Bank Persepsi;
      •     Obligasi perusahaan swasta yang perdagangannya yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan;
      •     Investasi infrastruktur melalui kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;
      •     Investasi sektor riil yang berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh Pemerintah; dan/atau
      •     Bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      Contoh Kasus Tax Amnesty

      Mr. Andre seseorang pengusaha WNI. Mr. Andre sudah 2 tahun terakhir dia tinggal pada kondominiumnya di Singapura. Mr. Andre nir berniat untuk meninggalkan Indonesia buat selama-lamanya & masih berstatus WNI. Mr. Andre menjalankan bisnisnya di Indonesia, Australia, Jepang, & Afrika Selatan. Mr. Z selama ini nir melaporkan suatu kewajiban penyampaian SPT Tahunan PPh. Apakah Mr. Andre mempunyai hak buat mengikuti suatu acara pengampunan pajak ??

      Cara Penyelesaiannya :
      • Mr. Andre adalah pihak yang mempunyai hak untuk mengikuti suatu program pengampunan pajak.
      • Dalam hal Mr. Andre nir menggunakan haknya buat mengikuti suatu program pengampunan pajak, Mr. Andre perlu menyampaikan SPT
      • Tahunan PPh Terakhir dan Tahun-Tahun sebelumnya dengan membayar pajak terutang & sanksinya sesuai menggunakan ketentuan di bidang perpajakan
      Itulah ulasan tentang Pengertian Tax Amnesty Lengkap Dengan Tujuan, Manfaat, Peraturan  Dan  Contoh-Contohnya Semoga apa yang diulas diatas bermanfaat bagi pembaca. Sekian & terimakasih.

      [*] tags : pengertian tax amnesty menurut para ahli, tujuan tax amnesty, fungsi tax amnesty, manfaat tax amnesty, contoh tax amnesty, tujuan dan manfaat tax amnesty, tujuan tax amnesty menurut uu, artikel tax amnesty

      0 Response to "Pengertian Tax Amnesty Lengkap Dengan Tujuan, Manfaat, Peraturan Dan Contoh-Contohnya"

      Posting Komentar

      Iklan Atas Artikel

      Iklan Tengah Artikel 1

      Iklan Tengah Artikel 2

      Iklan Bawah Artikel