Peran Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)


Peran Kelembagaan dalam Pengelolaan SDA
    Sumber Daya Alam (SDA) dikelola oleh pemerintah dan swasta yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan manusia demi meningkatkan kesejahteraan manusia.
    Pola pengelolaan SDA meliputi aktivitas merencanakan, melakasanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi SDA, pendayagunaan SDA, dan pngendalian dengan prinsip keterpaduan dalam pengelolaan yang diselenggarakan dengan memerhatikan wewenang dan tanggung jawab masing-masing instansi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
    Penyusunan Pola pengelolaan SDA meliputi :
  • instansi terkait, 
  • berdasarkan asas kelestarian, 
  • asas keseimbangan fungsi sosial,
  • lingkungan hidup,
  • ekonomi
  • asas kemanfatan umum,
  • asas keterpaduan dan keserasian,
  • asas keadilan,
  • asas kemandirian, serta
  • asas transparansi dan akuntabilitas. 
    Dalam penyusunan pola kelembagaan SDA meliputi 3 kategori, antara lain:
  1. Lembaga Operator
  2. Lembaga Regulator
  3. Lembaga Kontrol
Mari kita pelajari bersama-sama!!!........
1. Lembaga Operator
    Lembaga Operator adalah lembaga yang secara langsung melaksanakan pengelolaan terhada sumber daya alam (SDA). Bentuk-bentuk lembaga operator antara lain : BUMN, BUMS, dan Koperasi.

    a.) BUMN (Badan Usaha Milik Bersama)

          Sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2003, BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Dengan kata lain BUMN adalah badan usaha yang menjadi kepemilikan negara sehingga modal dan keuntungan yang didapatkan menjadi milik negara.
Sektor penting yang dikelola BUMN meliputi : pertanian, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, keuangan, pos telekomunikasi, transportasi, listrik, industri, perdagangan, dan konstruksi. Contoh-contoh perusahaan yang didirikan oleh BUMN untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat ialah: PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, Perum Perhutani (persero), PT Perkebunan Nusantara (persero), PT Timah (persero), dll..

    Secara umum peran BUMN antara lain:
  1. Mengelola cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.
  2. Sebagai lat bagi pemerintah untuk menunjang kebijaksanaan di bidang ekonomi.
  3. Sebagai pengelola bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya secara efektif dan efisien.
  4. Menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

    b.) BUMS (Badan Usaha Milik Swasta)
          BUMS adalah badan usaha yang didirikan oleh pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan berorintasi untuk mendapatkan keuntungan.Menurut bentuk hukumnya BUMS dapat dibedakan menjadi 4,yaitu:
  • Badan usaha perseorangan
          Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin serta dipertanggungjawabkan oleh perseorangan dan bertujuan untuk mendapatkan laba. Bentuk badan usaha ini agak sulit sehingga segala resiko ditanggung sendiri.
  • Persekutuan Firma (Fa)
          Persekutuan firma adalah kerja sama persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Firma didirikan paling sedikit dua orang dan perjanjian kerja samanya dilakukan di depan notaris guna untuk mendapatkan sebagai badan hukum, oleh karena itu modalnya dapat lebih besar dan kerugian dapat ditanggung bersama.
  • Persekutuan Komanditer (CV/ Commanditaire Vennotschaap)
          Persekutuan komanditer adalah persekutuan untuk menjalankan usaha, yang didalamnya terdapat satu orang atau beberapa orang sebagai sekutu aktif dan sekutu pasif atau komanditer.
Dari keikutsertaan perusahaan, terdapat 3 jenis perseroan komanditer, antara lain:
             1. ) Perseroan komanditer murni, dimana hanya terdapat seorang sekutu aktif.
             2. ) Perseroan komanditer campuran, dimana terdapat beberapa sekutu aktif
             3. ) Perseroan komanditer dengan saham, perusahaan yang modalnya bersal dari saham-saham.
  • Perseroan Terbatas (PT)
          Perseroan terbatas adalah suatu persekutuan untuk menjalankan suatu usaha yang modalnya terdiri atas beberapa saham.Ciri-ciri perseroan terbatas menurut UU No.1 Tahun 1995 :
             1. ) Merupakan badan hukum yan memiliki kekayaan tersendiri/terpisah dari kekayaan pribadi.
             2. ) Terdiri atas orang-orang yang menanamkan modal perusahaan.
             3. ) Masing-masing pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas.
             4. ) Sesuai dengan modal yang disetorkan.
             5. ) Kekuasaan tertinggi berada di tangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
             6. ) Keuntungan pemilik berupa deviden yang besarnya tergantung pada keuntungan PT.

Secara umum peran BUMS dalam perekonomian Indonesia dibedakan atas :
       1. ) Fungsi Sosial, bahwa BUMS memiliki peran sebagai berikut:
            - Lembaga yang memberikan pelayanan dengan menyediakan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan negara.
            - Lembaga yang membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan memperluas kesempatan kerja.
       2. ) Fungsi Ekonomi, bahwa BUMS memiliki peran sebagai berikut:
            - Dinamisator perekonomian negara, membantu daam memperlancar perekonomian nasional.
            - Meningkatkan produksi barang dan jasa.
            - Membantu meningkatkan pandapata negara, yaitu melalui pajak perseroan.
            - Meningkatkan pendapatan masyarakat.


     c.) Koperasi
           Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh beberapa orang untuk kepentingan anggotanya.
Peran koperasi dalam perekonomian Indonesia, dapat dilihat dari :
  1. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.
  2. Penyedia lapangan kerja yang terbesar.
  3. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat.
  4. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi.
  5. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. 
Peran koperasi dalam perekonomian nasional, dapat dilihat dari :
  1. Membantu meningkatkan penghasilan dan kemakmuran anggota khusus dan masyarakat umum.
  2. Membantu meningkatkan kemampuan usaha, baik perorangan maupun masyarakat.
  3. Membantu pemerintah dalam menyediakan lapangan pekerjaan.
  4. Membantu usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat.
  5. Menyelenggarakan kehidupan ekonomi secara demokratis.
  6. Membantu pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi angota khusus dan masyarakat umum.
  7. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
Berdasarkan fungsi dan peran koperasi dibagi menjadi 2, yaitu:
  • Manfaat koperasi di bidang ekonomi
           - Meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya.
           - Menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah.
           - Menumbuhkan motif usaha yang berperikemanusiaan.
           - Menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan koperasi.
           - Melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatannya secara lebih efektif da hidup hemat.
  • Manfaat koperasi di bidang sosial
           - Mendorong terwujudnya kehidupan masyarakat damai dan tentram.
           - Mendorong terwujudnya aturan yang manusiawi dalam rasa kekeluargan.
           - Mendidik anggotanya untuk memiliki semangat kerja sama dan semangat kekeluargaan.

2. Lembaga Regulator
    Lembaa regulator adalah lembaga yang berwenang menyusun kebijakan dan peraturan. Ada 2 macam lembaga regulator, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

    a.) Pemerintah Pusat
          Pemerintah mempunyai wewenang untuk membuat peraturan dan regulasi agar roda perekonomian negara bisa berjalan dengan baik dan menginginkan iklim usaha yang kondusif bagi para pengusaha. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah mencakup keseluruhan lembaga operator baik itu BUMN, BUMS maupun Koperasi, dengan dibuatnya peraturan yang mendukung dunia usaha dan rakyat sebagai konsumen terciptalah kesejahteraan yang mengantarkan kepada tujuan pembangunan nasional.
      1. Kebijaksanaan pemerintah pusat dalam dunia usaha.          Kebijakan yang merupakan usaha untuk mendorong dan memajukan dunia usaha dan perdagangan, adalah sebagai berikut
          -  Pemerintah mengeluarkan UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
          -  Pemerintah mengeluarkan UU No.7 Tahun 1992 mengatur tentang Usaha Perbankan.
          -  Pemerintah mengubah beberapa bentuk perusahaan negara agar tidak menderita kerugian.
          -  Kebijakan ekspor untuk memperluas pasar produk dalam negeri.
          -  Kebijakan impor yang dibatasi untuk melindungi dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri
          -  Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana umum.
          -  Kebijakan menyalurkan kredit kepada pengusaha kecil dan petani.
          -  Kebijakn untuk memperlancar distribusi hasil produksi.

    b.) Pemerintah Daerah
          Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan pengelolaan SDA diwilayahnya. Wewenang tersebut adalah bagian dari hak otonomi daerah. Walaupun mempunyai hak otonomi, pemerintah daerah tetap melaksanakan kebijakan pemerintah pusat sebagai pengatur tingkat nasional. Pemerintah pusat menyadari bahwa pemerintah daerah merupakan ujung tombak dalam pemanfaatan SDA sehingga perlu diberikan suatu wewenang untuk mengatur pengelolaan diwilayahnya. Berikut contoh dari kebijakan daerah :
  1. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Pertambangan Rakyat Daerah.
  2. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup.


3. Lembaga Kontrol (Pemerintah dan Non Pemerintah)
    Kebijakan dan peraturan yang telah dibuat dan disepakati harus dilaksanakan oleh semua pihak agar proses pengelolaan SDA berjaan dengan teratur dan kondusif. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut diperlukan suatu lembaga yang mengontrol dan mengawasi. Berikut penjelasannya........
    a.) Lembaga Pemerintah
          Pemerintah menjadi pihak penting dalam mengontrol pelaksanaan kebijakan yang berlaku. Apabila terdapat pelanggaran maka pemerintah dapat melaporkan ke lembaga yudikatif untuk diberi sanksi.

    b.)  Lembaga Non Pemerintah
           Selain pemerintah, lembaga bukan pemerintah bisa menjadi lembaga kontrol. Contohnya Lembaga Swadana Masyarakat (LSM) seperti Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Greenpeace dan World Wide Fund for Nature (WWF).
Berikut peran lembaga kontrol pengelolaan SDA :
  1. Mengontrol pengelolaan SDA agar sesuai dengan asas keberlanjutan.
  2. Mengontrol pengelolaan SDA agar sesuai dengan UUD 1945.
  3. Mengevaluasi pengelolaan SDA untuk meningkatkan kinerjanya di kemudian hari.
  4. Melakukan kontrol dalam setiap pengelolaan SDA agar sesuai denga asas keberlanjutan.
  5. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan SDA sesuai dengan UU yang berlaku.
  6. Memberikan sanksi kepada pelanggar peraturan.



0 Response to "Peran Kelembagaan dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel